Berita Kami

Polri Tangkap H Idham Abu Bakar, Pelaku Human Trafficking

16 Juli 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri berhasil membekuk pelaku seorang pelaku Human Trafficking di Jalan Hibrida Raya, Blok P2, Kelapa Gading Jakarta Utara, Senin (16/7/2012).

Tersangka bernama H Idham Abu Bakar alias IAB. Ia adalah otak dari sindikat pengiriman TKI yang paling dicari oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kairo dan Departemen Luar Negeri. Ia mengirimkan Warga Negara Indonesia ke Kairo damTunisia.

Idham sudah sejak lama menjadi buruan KJRI dan Kementrian Luar Negeri Indonesia karena korbannya sudah terlalu banyak.

Tersangka mengirimkan orang-orang yang berhasil ditipunya melalui perusahaan jasa perjalanan miliknya PT Bani Golden Tour yang beroperasi tanpa ijin.

Sebelum memmberangkatkan korbannya menjadi TKI, terlebih dahulu tersebut menampung korbannya terlebih dahulu di Sungai Indragiri 1 Nomor 6 Semper yang ternyata sudah kosong. Setelah dilakukan , pengembangan diketahui Penampungannya ternyata berada di Apartemen MOI blok Hawai Bay Lantai 10 Nomor 09.

Kini, tersangka dibawa ke Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri untuk diperikasa lebih lanjut.

Terkait penangkapan tersebut Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Tersangka atas nama H. Idham Abu Bakar alias IAB, ia adalah otak sindikat pengiriman TKI peroranga ke Kairo dan Tunisia melalui Travel miliknya PT Bani Golden Tour tanppa ijin di Jalan Hibrida Raya Blok P2, Kelapa Gading," ungkapnya.

Sumber Berita

Dua Gadis Belia Dijual Teman Sendiri Seharga Rp 1 Juta

16 Juli 2012

Surabaya - Polisi kembali mengamankan pelaku perdagangan anak di bawah umur (trafficking). Sama seperti kasus sebelumnya, tersangka juga seorang wanita. Hanya saja tersangka berinisial JN ini masih di bawah umur, usianya 18 tahun.

Ironisnya, yang ditawarkan JN ke pria hidung belang adalah dua teman satu daerahnya sendiri, Nganjuk. Kedua korban berinisial UKW (16) dan SA (23). Keduanya dibujuk JN dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Di Nganjuk, UKW bekerja di sebuah toko kain dan SA bekerja sebagai pelayan sebuah kafe.

"Tersangka mendapat orderan dari pria hidung belang, karena tak ada yang mau diajak, maka tersangka mengajak dua temannya sendiri. Salah satunya masih di bawah umur," kata Kompol Kholilur Rachman kepada wartawan, Senin (16/7/2012).

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak itu mengatakan, JN menawarkan kedua temannya dengan tarif Rp 1 juta per orang. Dari tarif itu, JN meminta komisi Rp 500 ribu.

"Tersangka kami amankan di Hotel Pasific di Jalan Perak Timur tempat transaksi itu dilakukan," tandas Kholilur.

Sumber Berita

BNP2TKI AKAN TERAPKAN SISTEM BLACK LIST KEPADA PPTKIS BERMASALAH

6 Juli 2012

Jakarta, 6/7/2007 (Kominfo-Newsroom) – Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa BNP2TKI akan menerapkan sistem black list atau daftar hitam kepada agen-agen di luar negeri dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bermasalah.

“Sistem ini merupakan instrumen yang penting dalam rangka perlindungan TKI,” ujar Jumhur di Jakarta, Jumat (6/7).

Ia mengemukakan, selama Indonesia belum menerapkan sistem pengawasan dengan cara black list secara serius dan baru saat ini diterapkan secara serius oleh Pemerintah dan BNP2TKI.

“Bukti pengawasan yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menutup ijin operasi dari 106 PJTKI yang bermasalah,” ucapnya.

Diharapkan dengan adanya sistem ini akan membuat agen-agen di luar negeri dan PJTKI yang bermasalah itu jera, sehingga dapat mengurangi jumlah agen dan PJTKI yang bermasalah.

Ia menambahkan bahwa nantinya tempat-tempat Balai Latihan Kerja (BLK) bagi TKI akan diranking agar dapat menentukan BLK mana yang dapat beroperasi dan BLK mana yang tidak dapat beroperasi.

Jumhur juga mengemukakan bahwa saat ini Pemerintah sudah berhasil menaikkan upah TKI di hampir semua negara penempatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 25 persen sampai 30 persen.

Sementara itu dalam rangka membasmi para calo-calo TKI di daerah-daerah yang sering menipu TKI maka direncanakan BNP2TKI akan mengadakan bursa kerja sampai tingkat Kecamatan.
Hal ini dilakukan agar calo-calo dan agen-agen yang sering menipu TKI dapat tersingkir dengan sendirinya dengan kehadiran aparat pemerintah di tingkat Kecamatan yang memberikan info lowongan kerja di luar negeri. (T. Yw/Kus/toeb/c)

Sumber Berita

Riau kawasan transit perdagangan manusia

13 October 2011 

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Kepala Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, Risdayanti, mengatakan, kasus 'trafficking' atau perdagangan manusia di Riau masih tergolong tinggi, karena daerah ini merupakan wilayah transit ke beberapa negera tujuan.

"Berdasarkan data yang kami peroleh selama 2011 ini, telah terjadi 14 kasus 'trafficking'," ungkapnya di Pekanbaru, Rabu.

"Jumlah ini baru yang terdata di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, dan masih banyak lagi yang belum terungkap kasusnya," ujarnya.

Risdayanti menambahkan, Provinsi Riau merupakan daerah yang menjadi penghubung perdagangan manusia antar negara di Asia tenggara, sehingga jumlah kasus 'trafficking' di wilayah ini cukup tinggi.

"Untuk Riau sendiri masih tinggi-lah dengan angka temuan kasus selama 2011 hingga oktober 14 kasus 'trafficking'. Berarti, sama atau mlai melebihi yang terjadi selama 2010 lalu, kami juga menemukan 13 kasus," katanya.

Ia mengatakan pula, jumlah kasusnya menjadi banyak, akibat daerah Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan strategis dan menjadi daerah transit untuk menuju beberapa negara tetangga tujuan para korban 'trafficking' tersebut. "Kebanyakan yang kami jumpai itu penjualan wanita untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK), dan ada juga penjualan anak di bawah umur," tuturnya.

Sebagian besar kasus 'trafficking' yang ditemukan di Provinsi Riau, khususnya perdagangan perempuan, menurutnya, sering dijumpai di daerah pinggiran yang merupakan kawasan perbatasan dengan negeri tetangga.  "Seperti misalnya kasus-kasus yang ditemukan di Kabupaten Bengkalis , Kota Dumai, Selat Panjang dan Tembilahan serta Rokan Hilir," ujarnya. Dikatakan, itulah daerah yang rawan sebagai tempat 'trafficking'. Karena daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia, Singapura. "Korban 'trafficking' yang sering ditemukan oleh P2TP2A di Riau sampai saat ini biasanya berasal dari Pulau Jawa, dan sedang menuju beberapa negara tetangga (Malaysia dan Singapura)," ungkapnya. Dijelaskan pula, kebanyakan dari para korban itu, untuk dijadikan sebagai PSK, sebagaimana belum lama ini ditemukan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Riau. "Kami berharap kepada semua pihak, agar ke depannya bersama-sama mengatasi kasus 'trafficking', khususnya di Riau, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang paling rawan untuk kasus 'trafficking'," kata Risdayanti.

Sumber Berita

Pemerintah Cabut Ijin 22 PPTKIS

4 Maret 2010 

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencabut Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari 22 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena melakukan berbagai pelanggaran.

"Ini menjadi peringatan bagi PPTKIS lainnya yang kerap melakukab pelanggaran. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kasihan TKI yang bekerja keras, kalau terjadi sesuatu yang merugikan mereka PPTKIS harus bertanggungjawab," Menakertrans seusai acara pelantikan Eselon II di Lingkungan Kemenakertrans di kantor Kemenakertrans, Kamis.

Menakertrans mengatakan ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh PPTKIS sehingga patut dikenai sanksi, antara lain ada PPTKIS yang menempatkan calon TKI tanpa melalui pelatihan 200 jam, tempat penampungan yang tidak layak, penyalahgunaan ijin dan terindikasi melakukan penipuan terhadap calon TKI.

"Bahkan ada juga PPTKIS yang terang-terangan melanggar pasal 13 UU No. 39/2004. Mereka tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan deposito sebesar Rp 500 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban jika kemungkinan terjadi pelanggaran," katanya.

PPTKIS yang dikenai sanksi tegas berupa pencabutan SIP itu adalah PT Fim Anugerah, PT Tulus Widodo Putra, PT Putri Bersaudara, PT Nour Mansour Abadi, PT Barokah Bersaudara, PT Zaya Abadi Ekasogi, PT Jasa Makmur Sejahtera, PT Maju Puta Dewangga, PT Irfan Jaya Saputra, PT Gabila Wadi Amed, PT Muara Mas Global.

Juga PPTKIS lain seperti PT Assalam Karya Manunggal Putra, PT Bafa Anugerah Persada, PT Permata Gobel Sejahtera, PT Amrita Mahesa Prima, PT Multi Sukses Putranto, PT Dwi Insan Setia Utama, PT Bintang Lima, PT Prime Global Manpower, PT Bin Hamoud Safarindo, PT Asia Primadona Pratama dan PT Assalam Bersaudara.

Muhaimin mengatakan selama ini TKI banyak mengeluh karena merasa dirugikan dan mengalami kejadian buruk selama penempatan yang disebabkan karena kelalaian PPTKIS."Jangan hanya pemerintah yang dituntut memberikan perlindungan terhadap TKI, pelaksana penempatan yaitu PPTKIS juiga harus melakukan perlindungan," katanya

Dia mengamati setengah dari sekitar 500 PPTKIS di seluruh Indonesia yang berkinerja bagus, sementara lainnya masih bisa dibina, tetapi ada juga PPTKIS yang perlu ditutup.

Oleh karena itu, kata Menakertrans, dalam waktu dekat Kemenakertrans akan bekerja sama dengan auditor independen untuk melakukan audit terhadap PPTKIS dan melakukan standarisasi pelayanan TKI.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan sebagai tindak lanjut dari pembinaan terhadap PPTKIS.

"Jika dalam pelaksanaan audit ini terdapat pelanggaran, maka akan dilakukan pembinaan peningkatan layanan, peringatan ataupun penindakan berupa sanksi tegas. Hal tersebut yang disesuaikan dengan menurut tingkat pelanggaran yang dilakukan, " kata Muhaimin.

"Untuk kasus-kasus tertentu, terutama pelanggaran uang melibatkan kasus-kasus kriminal, Kita akan segera memeriksa lebih lanjut. jika pelanggaran disertai bukti yang cukup kuat, maka segera akan diajukan ke ranah hukum," tambah Menakertrans.

(T.N006/S026)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2010

Sumber Berita

Daftar PPTKIS yang Bermasalah

Berhati-hatilah, memang ada banyak perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bermasalah, tapi kita sendiri tidak tau PT mana yang bermasalah dan karena apa PT tersevut dipermasalahkan. Baru-baru ini, Kemenakertrans mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin 22 PPTKIS yang bermasalah.

Menakertrans mengatakan bahwa 22 PPTKIS itu telah melanggar pasal 13 UU No. 39/2004 yaitu tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan deposito sebesar Rp 500 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban jika kemungkinan terjadi pelanggaran. Muhaimin juga mengingatkan agar pelanggaran ini dijadikan peringatan agar pelanggaran ini tidak terulangi kembali.

Berikut ini adalah daftarPPTKIS yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses persiapan dan pemberangkatan TKI, mereka yakni:

1. PT Fim Anugerah,
2. PT Tulus Widodo Putra,
3. PT Putri Bersaudara,
4. PT Nour Mansour Abadi,
5. PT Barokah Bersaudara,
6. PT Zaya Abadi Ekasogi,
7. PT Jasa Makmur Sejahtera,
8. PT Maju Puta Dewangga,
9. PT Irfan Jaya Saputra,
10. PT Gabila Wadi Amed,
11. PT Muara Mas Global,
12. PT Assalam Karya Manunggal Putra,
13. PT Bafa Anugerah Persada,
14. PT Permata Gobel Sejahtera,
15. PT Amrita Mahesa Prima,
16. PT Multi Sukses Putranto,
17. PT Dwi Insan Setia Utama,
18. PT Bintang Lima,
19. PT Prime Global Manpower,
20. PT Bin Hamoud Safarindo,
21. PT Asia Primadona Pratama
22. PT Assalam Bersaudara,
23. PT Mitra Makmur Jaya Abadi, NTT
24. PT. Amanitama Berkah Sejati,
25. PT. Aqbal Duta Mandiri,
26. PT. Tritama Megah Abadi,
27. PT. Karya Pesona Sumber Rejeki,
28. PT. Duta Ampel Mulia,
29. PT. Abdi Bela Persada,
30. PT. Dasa Graha Utama.

(sumber :kompas.com/nakertrans.go.id)

Sumber Berita